Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai (Dok: istimewah)
JAKARTA,Mediatihar.Com– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, segera mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem (desil-1) di seluruh wilayah NTT.
Langkah ini diambil menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada yang diduga dipicu karena tidak mampu membeli buku dan pena.
Pigai meminta Gubernur mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di NTT. Tujuannya adalah mempercepat pendataan warga miskin serta membenahi persoalan administrasi kependudukan (Adminduk).
Berdasarkan pendalaman Kementerian HAM, Pigai mengungkapkan bahwa masalah administrasi menjadi tembok penghalang bagi keluarga korban untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Status Domisili: Orang tua korban tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, namun korban tinggal dan bersekolah di Kabupaten Ngada.
Akses Bantuan: Perbedaan wilayah administrasi ini menyebabkan keluarga korban tidak terdaftar dalam penerima bantuan desil-1 di tempat tinggalnya saat ini.
”Masalah administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi negara untuk hadir melayani warga miskin,” tegas Pigai dalam keterangannya, Sabtu (7/2).
Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. Pigai menyebutkan bahwa Gubernur NTT berencana turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.
Selain itu, Pigai menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menertibkan Adminduk. Hal ini bertujuan agar jaminan sosial tepat sasaran dan kasus serupa tidak terulang kembali.
Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya yang bekerja sebagai buruh serabutan. Selama ini, korban tinggal bersama neneknya dan merupakan bagian dari keluarga dengan lima bersaudara yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.***
