Ketua DPRD dan komisi 1 DPRD kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja ke Dinas PUPR provinsi NTT.
KUPANG,mediatihar.Com– Merespons aspirasi masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Belu, pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/02/26).
Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Djuang (akrab disapa Febby Djuang), menyatakan bahwa agenda utama kunjungan ini sebenarnya bertujuan menemui Gubernur NTT guna membahas Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa. Namun, karena agenda gubernur yang padat, delegasi diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Belu menyoroti titik kerusakan parah pada ruas jalan provinsi, khususnya yang melintasi area publik produktif.
”Kami menyampaikan aspirasi warga terkait kerusakan jalan provinsi di lokasi Pasar Sabete (Desa Manleten) dan Pasar Halilulik (Desa Naitimu),” ujar Febby Djuang saat diwawancarai mediatihar.
Menanggapi hal tersebut, Kadis PUPR NTT memberikan penjelasan teknis mengenai langkah penanganan tahun ini:
Pasar Sabete: Saat ini masih dalam tahap penelitian kontur tanah. Sebagai langkah darurat, akan dilakukan perluasan jalur guna menghindari potensi longsor di titik tersebut.
Pasar Halilulik: Dipastikan akan mendapat perbaikan tahun ini.
Ruas Wedomu-Dafala: Melalui skema Inpres Jalan Desa, pengerjaan diharapkan segera terealisasi menyusul telah ditandatanganinya kesepakatan antara Pemda Belu dan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Anggota Komisi I DPRD Belu, Riki Rikardus Lopez, menambahkan bahwa pihaknya secara spesifik melaporkan kerusakan di ruas jalan Halilulik – Labur, termasuk titik di depan Mapolsek Tasifeto Barat yang kondisinya kian memprihatinkan.
”Harapan kita, ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka ini bisa segera dikerjakan tahun ini agar akses ekonomi masyarakat tidak terhambat,” tegas Riki.
Menutup keterangannya, pihak DPRD mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR. Meski beberapa titik masih dalam tahap kajian teknis, komitmen provinsi untuk mengeksekusi perbaikan di tahun ini dan tahun depan menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI-RDTL tersebut.
