Skandal Proyek Loonuna Merebak! Jalan Rp200 Juta Dikerjakan ‘Asal-asalan’, DPRD Belu Panggil Kades hingga Kontraktor

BERITA, DAERAH, HUKRIM830 Views

Belu,Mediatihar.com- Proyek pembangunan jalan desa senilai Rp 200 juta di Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, menuai protes keras dari warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lantaran kualitas pekerjaan yang dinilai asal-asalan.

Polemik ini bahkan telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, yang berencana memanggil sejumlah pihak terkait, Kamis (11/12/25).

​Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, CV Yunior, dianggap tidak maksimal dan memicu dugaan adanya penyimpangan serta ketidaksesuaian dengan standar teknis.

​Marsel Bere, Anggota BPD Desa Loonuna perwakilan Dusun Liu, menjadi salah satu pihak yang secara langsung menyoroti masalah ini. Setelah mencuatnya keluhan di media sosial, Marsel melakukan pengecekan di lokasi proyek.

​Hasilnya, ia menemukan pengerjaan saluran drainase (got) yang belum tuntas, dengan kekurangan sekitar 8 meter dari target yang direncanakan. Selain itu, saluran yang sudah selesai pun dinilai rapuh.

​”Saluran yang sudah dikerjakan belum di-okvol (diperkuat/diplester), sehingga ketika musim hujan tiba, saluran tersebut rusak karena tidak kuat,” ujar Marsel saat diwawancarai.

​Kualitas perataan jalan juga dipertanyakan. Warga mengeluhkan jalan cepat terkikis hujan. Pihak kontraktor disebut hanya menurunkan material sertu (tanah berkerikil) sebanyak satu reit untuk menambal, namun tidak dipadatkan (digilas), membuat kualitas jalan tetap rendah.

Sebelumnya ​Seorang warga setempat, Eduardus Hedri Leto (Aleto), mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial. Ia menyebutkan Kepala Desa (Kades) Loonuna, Maximus Bau Mau, sempat menjanjikan material tambahan akan diturunkan sebelum perataan.

​”Akan tetapi, realitanya hanya diratakan tanpa menurunkan material tambahan,” ungkap Aleto, seraya menilai kondisi jalan pasca-perataan tidak maksimal.

​Masalah teknis diperparah dengan dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran. Marsel Bere menegaskan bahwa BPD dan masyarakat tidak pernah diberi tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.

​”Selama proses pembangunan jalan desa ini tidak adanya transparansi terkait pekerjaan ini… Kami BPD tidak pernah diberitahu, kami tahu setelah ada komplain dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan,” tegas Marsel.

​Dalam Rapat Evaluasi BPD pada,Selasa (9/12), terungkap bahwa Kades Loonuna menyebut masih tersisa 17 sak semen yang belum diturunkan oleh kontraktor untuk penyelesaian saluran sepanjang 8 meter.

Kades berjanji sisa pekerjaan tersebut akan dikerjakan lanjut oleh pihak ketiga.
​Namun, dalam rapat tersebut, perwakilan CV Yunior berdalih bahwa material yang sudah diturunkan sudah sesuai anggaran, dan kekurangan material bukan tanggung jawab mereka.

​Dugaan penyimpangan ini telah menarik perhatian legislatif. Edmundus Tita, Ketua Komisi I DPRD Belu, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pengaduan resmi dari masyarakat Desa Loonuna.

​”Sudah ada pengaduan dari masyarakat dari Desa Loonuna. Dalam waktu dekat RDP (Rapat Dengar Pendapat),” jelas Edmundus Tita melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/12).

​Komisi I DPRD Belu memastikan akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk klarifikasi menyeluruh mengenai pelaksanaan proyek ini.
​“Komisi satu akan mengundang Inspektorat, Dinas Sosial PMD, Camat, dan Pendamping Desa terkait pengelolaan keuangan yang bermasalah di Desa Lo’onuna,” tegas Edmundus.

​Menanggapi polemik yang kian memanas, Kades Loonuna, Maximus Bau Mau, melalui pesan WhatsApp (Sabtu, 6/12/25) mengajak semua pihak melakukan klarifikasi langsung di lapangan.

​”Untuk membuktikan kebenarannya, alangkah baiknya kita klarifikasi bersama di lapangan bersama dengan Pihak pelaksana dalam hal ini CV Yunior,” tulis Kades, yang mengonfirmasi bahwa kontraktor pelaksana, Direktur CV Yunior, adalah Arnoldus Lay.

​Sayangnya, saat dikonfirmasi mengenai dugaan pekerjaan jalan yang asal-asalan, Arnoldus Lay hanya membalas singkat, “oke lanjut.” Respon ini dinilai tidak memberikan klarifikasi yang memadai, menambah daftar pertanyaan publik terkait komitmen dan tanggung jawab pelaksana proyek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *