JAKARTA,Mediatihar.Com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan sedang mempertimbangkan gagasan yang disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui pemilihan langsung.
Prabowo mengutarakan pandangannya tersebut saat berpidato dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, pada Jumat (5/12).
Usulan ini muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik di Indonesia akibat penerapan sistem pemilu langsung. Prabowo menyoroti bahwa banyak negara maju dan terkaya di dunia menerapkan sistem “demokrasi perwakilan” yang lebih efisien.
”Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.
Ia mencontohkan, praktik serupa telah dilaksanakan oleh sejumlah negara, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
”Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” tambahnya.
Selain soal mekanisme Pilkada, Prabowo juga menyarankan agar politik di Indonesia harus bercirikan prinsip gotong royong segera setelah proses pemilihan umum selesai.
”Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto kembali menyuarakan usulan yang telah disampaikan partainya setahun terakhir, yakni Pilkada sebaiknya kembali dipilih melalui lembaga legislatif (DPRD).
”Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Airlangga.
Airlangga menekankan pentingnya Indonesia menemukan formula demokrasi yang tepat untuk meminimalisasi ongkos politik. Menurutnya, demokrasi yang mahal dapat membuat politik hanya ditentukan oleh “orang-orang berduit.”
”Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkas Airlangga.***
