Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur.
JAKARTA,MEDIATIHAR.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada tahun ajaran 2026. Kebijakan strategis ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 3 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur.
”Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, langkah ini diambil demi mengoptimalisasi tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mewujudkan standardisasi pelaksanaan program MBG ke depan. Momentum libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026 ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh BGN untuk melakukan penataan ulang program secara menyeluruh.
Kebijakan pada masa libur sekolah kali ini dipastikan berbeda dengan periode Ramadan lalu, di mana BGN tetap menyalurkan paket MBG melalui sistem bundling.
”Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” tambahnya.
Dampak dari penonaktifan sementara ini, seluruh SPPG yang tidak beroperasi dipastikan tidak akan menerima insentif operasional. Sebagai informasi, setiap SPPG sebelumnya mendapatkan alokasi insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Penghentian aktivitas selama kurun waktu libur sekolah tersebut menghasilkan efisiensi anggaran penunjang yang sangat signifikan.
”Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000,” ungkap Agustina.
Selain efisiensi biaya operasional, BGN kini tengah gencar melakukan refocusing atau penataan ulang terhadap sasaran penerima manfaat program MBG. Berdasarkan data per 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan segera dievaluasi dan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG. Alokasi anggaran yang semula diperuntukkan bagi sekolah-sekolah mandiri tersebut nantinya akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
”Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” tegas Agustina.
Ke depan, BGN menetapkan sejumlah kelompok prioritas baru yang akan menerima manfaat program ini. Sasaran utama mencakup masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk dalam kategori rentan gizi.
Agustina menekankan bahwa data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui secara berkala. BGN terus melakukan pendataan ketat di lapangan dengan mengacu pada indikator tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga aksesibilitas terhadap pemenuhan gizi yang layak.
”Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.***
Sumber: Detik.com
