Roy Nendissa, Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA. Foto/Dok.Pribadi
KUPANG,Mediatihar.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan nutrisi semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan roda ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana), Roy Nendissa. Menurutnya, perhatian publik selama ini terlalu terfokus pada isu-isu teknis seperti distribusi dan kualitas makanan, sehingga mengabaikan potensi ekonomi besar di baliknya.
”Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi dari perspektif ekonomi, ini adalah pasar raksasa yang dibiayai negara,” ujar Roy dalam keterangannya, Jumat (03/04/2026).
Kepastian Pasar bagi Petani dan UMKM
Roy menjelaskan bahwa bagi daerah kepulauan seperti NTT, tantangan utama ekonomi adalah lemahnya konektivitas antara produsen lokal dengan pasar yang pasti. Program MBG hadir menawarkan solusi berupa kepastian permintaan (certainty of demand).
Setiap porsi makanan yang disajikan menciptakan rantai permintaan untuk komoditas lokal seperti:
Sektor Pertanian: Beras, sayuran, dan buah-buahan.
Sektor Peternakan & Perikanan: Telur, daging ayam, dan ikan.
Sektor UMKM: Jasa memasak (katering), pengemasan, hingga logistik distribusi.
”Petani menanam tapi sering bingung jual ke mana. Melalui MBG, negara membangun pasar institusional yang kuat. Ini peluang emas bagi koperasi dan UMKM lokal untuk berkembang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Roy memperingatkan pemerintah daerah agar waspada terhadap potensi “kebocoran” manfaat ekonomi. Jika kebutuhan pangan untuk program MBG di NTT justru didatangkan dari luar daerah, maka perputaran uang negara tidak akan dirasakan oleh masyarakat lokal.
”Uang negara seharusnya berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak. Program sebesar ini harus dijadikan alat intervensi untuk memperkuat produktivitas masyarakat lokal yang selama ini bertumpu pada pertanian dan usaha kecil,” tegas Roy.
Ia berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat menggeser cara pandang terhadap MBG. Program ini harus dirancang untuk memperkuat rantai nilai lokal agar NTT tidak hanya menjadi penonton dalam perputaran anggaran pusat yang sangat besar tersebut.***
Catatan Redaksi: Tulisan ini disarikan dari gagasan Prof. Roy Nendissa yang di kutip dari media Sindo news.Com mengenai optimalisasi ekonomi kerakyatan melalui program strategis nasional di wilayah NTT.
