Foto: Badan Gizi nasional
PALEMBANG,Mediatihar.Com– Sebanyak 308 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penyedia dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terancam dihentikan operasionalnya. Hal ini disebabkan karena ratusan mitra tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana diinstruksikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, menegaskan bahwa kepemilikan SLHS adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia menginstruksikan seluruh mitra untuk segera melakukan pendaftaran melalui Dinas Kesehatan setempat.
”Seluruh mitra SPPG wajib mendaftar proses SLHS dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan operasional. Jika batas waktu tersebut terlampaui dan belum mendaftar, kami akan memberikan suspensi atau penghentian sementara hingga sertifikat didapatkan,” tegas Sony saat konferensi pers di Palembang, Sabtu (28/2/2026).
Berdasarkan data BGN, dari total 708 SPPG yang tersebar di Sumatera Selatan, baru sekitar 400 unit yang telah mengantongi izin operasional laik sanitasi. Padahal, program ini melayani 1.909.425 penerima manfaat di seluruh wilayah Sumsel.
Sony menjelaskan, pengawasan ketat ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mengingat anggaran yang digelontorkan sangat besar, aspek keamanan pangan menjadi harga mati.
”Ini adalah sarana kontrol publik agar tidak terjadi kecurangan harga maupun penurunan kualitas bahan pangan. Jika ditemukan pelanggaran SOP, kami tidak segan melakukan suspensi,” tambahnya.
Program MBG di Sumatera Selatan tercatat membutuhkan anggaran fantastis, mencapai Rp28,568 miliar per hari. Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa pos utama:
Pembelian bahan pokok: Rp17,948 miliar
Honor 33.276 relawan: Rp3,327 miliarInsentif harian: Rp4,428 miliar
Biaya operasional lainnya: Rp3,044 miliar
Kota Palembang menjadi daerah dengan serapan anggaran terbesar, yakni Rp7,502 miliar per hari untuk melayani 498.103 penerima manfaat melalui 188 unit dapur SPPG.
Meski ada ancaman suspensi bagi mitra yang tidak patuh, Sony mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel dalam mengakselerasi program ini.
Menurutnya, Sumsel menunjukkan tren positif dalam mempercepat distribusi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan tenaga kerja daerah.
BGN juga mencatat adanya penurunan signifikan pada kasus menonjol, seperti dugaan keracunan makanan di wilayah Sumsel, yang menandakan standar operasional mulai berjalan dengan baik di lapangan.(Red)
