Jakarta,Mediatihar com- Jadwal penandatanganan kontrak bagi peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 dikabarkan mundur dari jadwal semula. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, sebagian besar instansi baru akan melaksanakan proses tanda tangan kontrak antara akhir Oktober hingga awal November 2025.
Penundaan ini bukan tanpa alasan. Menurut keterangan dari sejumlah pejabat daerah dan konfirmasi internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), keterlambatan tersebut terjadi karena proses administrasi dan verifikasi data peserta masih berlangsung di sejumlah instansi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Masih Tahap Verifikasi dan Penerbitan SK
Sebelum kontrak ditandatangani, peserta PPPK Paruh Waktu harus melewati beberapa tahapan penting, antara lain:
Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, yang proses pengusulannya sudah dimulai sejak akhir Agustus hingga September 2025.
Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak kerja.
Penyerahan dan penandatanganan kontrak kerja, yang dijadwalkan instansi masing-masing setelah SK diterbitkan.
Menurut informasi yang beredar, sejumlah daerah memang belum bisa menuntaskan tahapan tersebut karena data NI PPPK masih diverifikasi oleh BKN. Selain itu, beberapa instansi juga menunggu persetujuan formasi tambahan dan klarifikasi dari KemenPAN-RB.
KemenPAN-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan
KemenPAN-RB menegaskan bahwa keterlambatan teken kontrak ini tidak akan mengganggu jadwal penempatan PPPK Paruh Waktu, karena pemerintah menargetkan seluruh pegawai sudah aktif bekerja sebelum akhir tahun 2025.
“Yang terpenting prosesnya harus akurat dan sesuai regulasi. Jangan tergesa-gesa jika administrasinya belum lengkap,” kata salah satu pejabat KemenPAN-RB yang dikutip dari sumber resmi.
Pihak KemenPAN-RB juga mengingatkan agar pemerintah daerah mempercepat penyusunan dokumen perjanjian kerja dan SK pengangkatan, sehingga PPPK Paruh Waktu bisa segera bertugas sesuai bidangnya masing-masing.
Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi, penundaan ini memang membuat sebagian harus bersabar. Sebab, status kepegawaian dan hak keuangan mereka baru akan aktif setelah kontrak resmi ditandatangani.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa semua peserta lulus tetap akan diangkat sesuai jadwal, dan tidak ada pembatalan penempatan. Bila seluruh proses administrasi rampung, penandatanganan kontrak dapat dilakukan secara bertahap pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2025.
Harapan Segera Bertugas
Dengan adanya kepastian jadwal ini, para calon PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah diharapkan tetap tenang dan memantau pengumuman resmi dari instansi masing-masing. KemenPAN-RB bersama BKN kini terus mengoordinasikan penyelesaian tahapan administrasi agar seluruh proses berjalan lancar dan transparan
