BELU,Mediatihar.Com– Momen tidak biasa mewarnai kunjungan kerja pemantauan wilayah perbatasan RI-Timor Leste (RDTL). Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI, Dubes Mohammad K. Koba, bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay, terpaksa menumpangi alat berat ekskavator untuk mencapai titik lokasi peninjauan di Dilumil, Desa Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen, Kamis (12/2/2026).
Langkah ekstrem ini dilakukan akibat sulitnya akses medan menuju saluran irigasi persawahan Dilumil. Padahal, lokasi yang bersumber dari Sungai Malibaka tersebut merupakan titik krusial yang berada tepat di garis perbatasan kedua negara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan infrastruktur jalan, jembatan, serta ketersediaan air di Kabupaten Belu. Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT, Benny Chandradinata, yang turut mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa kehadiran lintas instansi ini bertujuan memastikan fasilitas publik di perbatasan berfungsi optimal.
”Hari kedua ini kami mendampingi Deputi Kemenko Polkam untuk melihat langsung kondisi irigasi di Sungai Malibaka. Sebelumnya, pada Rabu (11/2), kami telah meninjau titik longsor di Lamaknen, Lamaknen Selatan, dan Tasifeto Timur, termasuk kerusakan Jembatan Builalu di Desa Makir,” ujar Benny kepada media.
Selain masalah fisik infrastruktur, poin utama dalam kunjungan ini adalah isu pemanfaatan Sungai Malibaka. Benny menekankan pentingnya langkah diplomasi antara Pemerintah RI dan Timor Leste pasca-pembangunan Bendung Maliana II oleh pihak Timor Leste.
Pembangunan bendung tersebut diketahui berdampak pada penurunan debit air bagi petani di wilayah Indonesia. Benny mendorong adanya perundingan bersama untuk menjamin asas keadilan pembagian air agar tidak memicu konflik sosial di masa depan.
”Kita perlu duduk bersama untuk berdiskusi. Warga RI di Dilumil dan warga Timor Leste di Distrik Bobonaro itu masih bersaudara, memiliki tradisi yang sama. Jangan sampai urusan air mengganggu hubungan baik ini,” tegas Benny.
Kunjungan kerja selama dua hari ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat maupun provinsi. Fokus utamanya adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana serta penguatan koordinasi bilateral di wilayah perbatasan demi kesejahteraan warga di kedua negara.