KUPANG, MEDIATIHAR.COM – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Fernando Soares, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD NTT untuk menghentikan seluruh penggunaan anggaran seremonial serta kegiatan yang dinilai tidak strategis. Langkah tersebut dinilai krusial agar alokasi anggaran dapat difokuskan sepenuhnya pada penanganan korban gempa bumi di Pulau Flores.
Sekretaris DPD Gerindra NTT tersebut menegaskan bahwa belanja pemerintah maupun legislatif yang tidak masuk dalam skala prioritas mendesak sebaiknya ditunda atau dihentikan sementara.
”Semua kita harus fokus dalam situasi bencana di Flores. Semua belanja yang bisa ditunda, ditunda. Semua perjalanan dinas bentuknya evaluasi, konsultasi itu stop. Kita minta Kementerian yang datang, atau melalui Zoom, kecuali hal strategis dalam mendukung bencana,” ujar Fernando, Kamis (20/8/2026), dilansir dari Pos-Kupang.com.
Anggota DPRD NTT Dapil Kota Kupang ini menekankan perlunya keputusan cepat dari jajaran pimpinan daerah, baik Gubernur maupun DPRD, untuk menahan agenda yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan di luar wilayah NTT, seperti evaluasi dan konsultasi, dinilai tidak mendesak di tengah situasi darurat bencana.
”Seremonial semua dihentikan, tidak ada kegiatan keluar di luar NTT. Pemerintah dan DPRD tidak boleh keluar dari NTT, semua kegiatan dalam NTT, hanya untuk khusus pengawasan, terlebih di penanganan bencana,” tegasnya.
Mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Fernando mengusulkan agar unsur pimpinan daerah, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah (Sekda), dapat berkantor langsung di wilayah Flores selama masa pemulihan berlangsung. Kehadiran pimpinan di lapangan dinilai sangat penting untuk memimpin serta mengendalikan penanganan bencana secara langsung.
Langkah berkantor di lokasi bencana juga diyakini dapat mengatasi persoalan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang selama ini dinilai masih lemah.
”Masalah kebencanaan tidak selesai hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan pascabencana. Jangan sampai koordinasi yang lemah justru membuat masyarakat kembali menjadi korban akibat penyaluran bantuan yang tidak optimal,” kata Fernando.
Ia menambahkan, keberpihakan pemerintah dalam kondisi krisis tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan penuh kehati-hatian. Seluruh unsur pemerintahan diimbau untuk memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi masa sulit ini.***
Sumber : Pos.kupang.com