Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rapat kerja bersama Komisi III DPR RI (Dok:pribadi)
JAKARTA,Mediatihar.Com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Listyo menilai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah ideal sebagai alat negara dalam melayani masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/1).
Dalam pernyataannya, Listyo menekankan bahwa memindahkan Polri ke bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi, negara, hingga posisi Presiden. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras terkait integritas jabatannya dalam mempertahankan struktur Polri saat ini.
”Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kami institusi Polri menolak usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Listyo yang langsung disambut tepuk tangan anggota Komisi III.
Listyo menambahkan, ia lebih memilih diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri ketimbang harus melihat institusi yang dipimpinnya beralih struktur.
”Apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah Presiden atau ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya minta seluruh jajaran perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan,” tegasnya dikutip dari media CNN Indonesia
Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan adanya pesan singkat (WA) yang sempat menawarinya posisi jika “Kementerian Kepolisian” benar-benar dibentuk. Namun, ia secara diplomatis menolak tawaran tersebut dan memilih jalan lain di luar birokrasi.
”Ada yang bertanya lewat WA, ‘Mau tidak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Saya tegaskan, kalaupun saya yang jadi menterinya, saya lebih baik menjadi petani saja,” imbuhnya.
Menurut Kapolri, keberadaan Polri langsung di bawah kendali Presiden memungkinkan pergerakan yang lebih taktis dan responsif dalam menjaga harkamtibmas serta penegakan hukum. Ia mengkhawatirkan munculnya dualisme kepemimpinan jika ada kementerian yang membawahi Polri.
”Saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa hambatan birokrasi kementerian yang berpotensi menimbulkan ‘matahari kembar’,” pungkas Listyo***
Sumber:CNN Indonesia
