Malaka, Mediatihar.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan massa aksi, menggelar aksi jalan kaki, Senin, 22/09/ 2025.
Aksi ini bertujuan untuk menemui Bupati Malaka dan mempertanyakan kejelasan nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang belum diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap keprihatinan mendalam atas ketidakpastian yang dialami oleh para P3K paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka.
Status yang menggantung dan nasib yang belum jelas telah memicu perhatian publik, mendorong para wakil rakyat untuk mengambil tindakan nyata demi mencari solusi bersama pihak eksekutif.
Beberapa anggota DPRD yang turut serta dalam aksi ini antara lain Petrus Nahak Manek (PKB), Adrinus Bere (Demokrat), Angerius Agustinus Bria (NasDem), Yanuarius Nahak (PAN), Paskalis Wendelinus Nahak (PDI Perjuangan), Ans Taolin (Gerindra), Yoseph Bria (PKB), Ignas Fahik (PDI Perjuangan), dan Egidius Atok (Demokrat).
Kehadiran mereka mencerminkan solidaritas lintas fraksi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dengan semangat yang membara, rombongan memulai perjalanan dari kantor DPRD menuju Kantor Bupati Malaka. Jarak yang harus ditempuh tidak menghalangi tekad mereka untuk berdialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan tuntutan, dan mencari jawaban atas permasalahan yang ada.
Di tengah perjalanan, Alex Mesack, yang bertindak sebagai perwakilan dari massa aksi, menyampaikan tujuan utama dari aksi ini.
“Kami bersama anggota DPRD hari ini datang ke Kantor Bupati untuk mempertanyakan nasib P3K Paruh Waktu yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Alex juga memberikan apresiasi kepada para anggota DPRD yang telah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD yang pro rakyat, rela berkorban dengan berjalan kaki bersama massa aksi demi mempertanyakan pertanggungjawaban Bupati atas nasib P3K Paruh Waktu,” imbuhnya.*
