Bupati Belu Lantik penjabat Defenitif Targetkan PAD.
ATAMBUA, Mediatihar.Com – Bupati Belu, Willybrodus Lay, resmi melantik dan mengukuhkan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu pada Selasa (18/2/2026). Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi, terutama dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Bupati Willybrodus menegaskan bahwa pengisian jabatan definitif ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi pelayanan publik. Beberapa pejabat utama yang menempati posisi baru antara lain:
Gertrudis Diduk, S.H., menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu.
Blasius Manek Lonis, S.Sos., (sebelumnya Inspektur Inspektorat) kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).
Egidius Marthen Manek, SSTP, (sebelumnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bupati menyoroti sektor pendapatan yang dinilai belum tergali maksimal akibat kekosongan pejabat definitif di Bapenda sebelumnya. Meski demikian, ia mengapresiasi lonjakan PAD tahun 2025 yang berhasil merangkak naik dari Rp88 miliar menjadi Rp115 miliar.
”Saya harap dengan pengalaman mengelola keuangan, pejabat baru dapat menggali potensi yang selama ini belum optimal. Saat ini target PAD kita berada di angka Rp111 miliar, namun saya menantang pejabat definitif untuk melampaui angka tersebut hingga 20-30 persen,” tegas Willybrodus.
Selain urusan pendapatan, Bupati menginstruksikan BKPSDMD untuk segera melakukan kajian strategis terkait penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K paruh waktu.
Willybrodus menekankan agar tenaga P3K tidak menumpuk di kantor dinas perkotaan. Ia merencanakan distribusi personel ke wilayah perdesaan dengan skema 10 orang tenaga P3K per desa. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Mengingat status Belu sebagai beranda depan negara, Bupati mengusulkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), BKPSDMD, serta unsur TNI (Dansektor).
”Kerja sama dengan TNI sangat penting, terutama dalam aspek kedisiplinan. Kita ingin tenaga P3K di desa-desa bekerja dengan dedikasi tinggi untuk membangun wilayah perbatasan ini,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dari tingkat akar rumput sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, transparan, dan akuntabel.
