Atambua,Mediatihar.com– Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT),mengumumkan komitmen anggaran sebesar Rp 1,2 Miliar untuk program perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun anggaran 2026,Selasa (9/12).
Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, sebagai upaya mengatasi tingginya angka kemiskinan di daerah perbatasan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., dalam acara Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang diselenggarakan di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Selasa (09/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Willy Lay memaparkan data mengejutkan mengenai kemiskinan di Belu. Data sebaran penduduk miskin prasejahtera per tahun 2025 berada pada Desil 1-4, mencakup 109.966 jiwa atau 46,86% dari total penduduk.
“Pemerintah Kabupaten Belu tidak bisa berjalan sendiri. Ini tanggung jawab bersama semua komponen, stakeholder, dari pusat hingga daerah,” tegas Bupati Willy Lay, menekankan perlunya sinergi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Belu telah mengalokasikan anggaran khusus di APBD 2025 dan berkomitmen meningkatkannya di tahun 2026:
Tahun 2025:
Rp 571 Juta untuk Pendidikan dan Pelatihan Kerja berbasis Kompetensi bagi 56 calon PMI yang akan bekerja ke Jepang,Rp 100 Juta untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) bagi pekerja rentan, termasuk ojek dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pra-penempatan.
Tahun 2026:
Total alokasi direncanakan mencapai Rp 1,2 Miliar untuk pendidikan, pelatihan, dan perlindungan jaminan sosial bagi 4.300 pekerja rentan.
Selama periode 2023 hingga 2025, tercatat penempatan PMI dari Belu mencapai 427 orang di sektor non-formal. Tujuan utama mereka adalah Malaysia (416 orang), Singapura (4 orang), dan Hong Kong (2 orang).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Willy Lay juga mengundang Wakil Menteri P2MI untuk meninjau langsung 56 pemuda yang sedang menjalani pelatihan bahasa Jepang di Lembaga Pendidikan Latihan Bahasa pada Binawan Foundation Emaus Nenuk.
Lebih lanjut, Bupati Belu mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp 105 Miliar pada tahun anggaran berikutnya, mengingat posisi Belu sebagai beranda terdepan dan berbatasan langsung dengan Timor Leste.
“Pengurangan TKD ini berdampak serius terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan NKRI-Timor Leste. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu sangat mengharapkan, kiranya kunjungan kerja Ibu Wakil Menteri dan rombongan akan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya, sambil menyampaikan salam untuk Menteri P2MI, Mukhtarudin.
