ATAMBUA,Mediatihar.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama seluruh Kepala Desa definitif di Aula Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Selasa (20/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan visi pembangunan desa, terutama dalam misi besar menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah perbatasan tersebut.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, dalam arahannya menekankan bahwa penurunan alokasi Dana Desa (DD) tahun ini tidak boleh menyurutkan semangat kerja aparatur desa. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru menuntut kreativitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan dana.
”Penurunan Dana Desa jangan dijadikan alasan untuk tidak bersemangat. Justru ini harus menjadi pemicu agar dana yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan mendasar masyarakat desa,” tegas Wabup Vicente.
Wabup Vicente menginstruksikan para kepala desa untuk fokus membangun sesuai potensi unggulan wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, desa dengan basis agraris harus memprioritaskan infrastruktur penunjang pertanian.
”Kalau potensi desa adalah pertanian, maka fokuslah pada irigasi, sumur bor, atau embung. Jangan justru fokus ke hal lain seperti rehabilitasi sekolah, karena itu merupakan kewenangan dinas teknis,” ujarnya mengingatkan.
Ia menegaskan, jika pengelolaan Dana Desa yang sudah berjalan satu dekade ini tidak dikelola dengan orientasi pemberdayaan, maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak akan signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Vicente memaparkan data keprihatinan terkait angka kemiskinan di Kabupaten Belu. Dari sekitar 66.000 Kepala Keluarga (KK), tercatat kurang lebih 27.000 KK masuk dalam kategori miskin.
”Artinya hampir setengah dari total jumlah KK di daerah kita. Inilah alasan kita berkumpul hari ini. Kita harus serius menurunkan angka ini, dimulai dari memastikan data kemiskinan benar dan valid,” katanya.
Ia menengarai, data yang tidak akurat menjadi penyebab intervensi pemerintah sering tidak tepat sasaran dan justru menciptakan mentalitas ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Belu menginstruksikan seluruh kepala desa untuk melakukan pendataan ulang kemiskinan ekstrem. Para kades diberi waktu tujuh hari ke depan untuk menyetorkan data riil kondisi masyarakat di lapangan.
”Mari kita berani mendata secara jujur dan objektif. Dengan data yang benar, kita bisa intervensi dengan tepat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencapai target nasional Presiden RI, yakni nol persen kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Wabup Vicente menitipkan pesan moral sebagai pedoman pelayanan bagi para pemimpin di tingkat desa.
”Kita harus paham persoalan rakyat sebelum bertindak. Love your people, use your common sense—cintai rakyatmu dan gunakan akal sehatmu,” pungkasnya.***
