ATAMBUA,Mediatihar.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Abraham Paul Liyanto, menekankan bahwa penguatan sektor pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di NTT. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses di Kabupaten Belu, Kamis (26/2/2026).
Kedatangan Senator Paul diterima langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, bersama Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves di ruang kerja Bupati. Pertemuan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus menyinkronkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di tingkat pusat dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam diskusi tersebut, Paul menyoroti tiga regulasi krusial yang tengah menjadi fokus pembahasan di pusat:
UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Ia menggarisbawahi bahwa isu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi persoalan pelik di daerah, mulai dari sistem penggajian hingga ketidakpastian penempatan.
”Kami menerima banyak keluhan terkait penempatan dan penggajian PPPK. Ada yang sudah lulus dan diangkat, namun belum mendapatkan penempatan. Data dan fakta lapangan seperti ini sangat penting untuk kami bawa ke meja pembahasan di DPD RI,” ujar Paul.
Nasib Guru Swasta dan Mutu Kesehatan
Lebih lanjut, Paul mengkritisi ketimpangan kesejahteraan antara guru di sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan pusat tidak mendiskriminasi sekolah swasta yang juga berperan besar dalam mencerdaskan bangsa.
”Konstitusi kita tidak membedakan antara negeri dan swasta. Jangan sampai regulasi yang ada justru mengancam keberadaan tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta hanya karena masalah status kepegawaian,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Paul mendorong percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan bagi tenaga medis di Belu. Ia berharap tenaga kesehatan lokal mampu bersaing, bahkan hingga ke pasar kerja luar negeri.
”Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi. Jika SDM kita tidak siap secara kualifikasi, kita akan tertinggal. Kita harus dorong agar akses pendidikan tinggi bagi tenaga medis bisa diakses di dalam daerah tanpa harus ke luar NTT,” tambahnya.
Menutup rangkaian kunjungan, Paul mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, salah satunya melalui lomba cerdas cermat tingkat SMA/SMK mengenai konstitusi.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan kebijakan yang konkret. “Mari kita mulai dari langkah kecil yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Tanpa tindakan nyata, perubahan hanyalah wacana,” pungkas Paul.
