JAKARTA,MEDIATIHAR.COM— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara tegas melarang seluruh kader dan anggotanya terlibat dalam pengelolaan proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bentukan pemerintah. Kebijakan internal partai berlambang banteng moncong putih ini dinilai pengamat dapat menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa instruksi tersebut dikeluarkan demi menjaga integritas partai, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mengantisipasi potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Menurutnya, program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan sebagai ladang bisnis demi keuntungan pribadi atau kelompok.
”Program ini ditujukan untuk rakyat, kita tidak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” ujar Hasto saat berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan pada dasarnya menilai positif gagasan utama penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak. Namun, partai memberikan catatan kritis pada ranah implementasi di lapangan.
”Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah metodologi, pendekatan, dan pelaksanaannya. Gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi,” imbuhnya.
Terkait kebijakan tersebut, PDI Perjuangan telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil menyusul adanya pernyataan dari pihak BGN sebelumnya yang menyebutkan adanya keterlibatan partai politik dalam pengadaan maupun pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui surat itu, PDI Perjuangan meminta transparansi data mengenai kemungkinan adanya kader mereka yang ikut serta dalam pengelolaan SPPG agar bisa ditertibkan.
”Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali,” tegas Hasto.
Pihak DPP PDI Perjuangan juga mengancam akan menjatuhkan sanksi organisasi yang tegas bagi kader yang terbukti membandel dan mengambil keuntungan komersial dari rantai pasok program nasional tersebut.
Langkah tegas PDI Perjuangan ini menarik perhatian ekonom asal Amerika Serikat yang juga mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto, Steve Hanke. Menurut Hanke, absennya salah satu partai besar dari rantai pengelolaan program ini berpotensi menambah beban bagi eksekusi program di tingkat domestik.
Melalui pernyataan tertulisnya yang dikutip dari Warta Ekonomi, Kamis (23/7/2026), Hanke menilai program andalan pemerintahan saat ini tengah menghadapi tantangan serius dari dinamika politik dalam negeri.
”Partai PDIP menyatakan anggotanya akan dilarang mengelola dapur dalam program makan gratis Prabowo. Program makan gratis Prabowo sedang berubah menjadi jerat ekonomi dan politik di leher Prabowo,” ujar Steve Hanke.***
Berbagai Sumber