Makan Bergizi Gratis Dikaji Ulang: Anak Orang Kaya Tak Lagi Dapat Jatah?

Ket:Kemenkeu Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan akan Bertemu kepala BGN Untuk membahas Evaluasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis(foto:ist)

JAKARTA,MEDIATIHAR.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan sekaligus mengevaluasi efektivitas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Pertemuan tersebut sempat tertunda karena Sudaryono tengah melakukan konsolidasi internal pascapergantian kepemimpinan di tubuh BGN. Selain itu, kondisi kesehatan Menteri Keuangan juga sempat menjadi kendala.

​”Ketuanya ganti. Kita biarkan konsolidasi dahulu, begitu sudah selesai, kita ketemu lagi. Masa saya ganggu, biar tenang dahulu,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/7/2026).dikutip dari Beritasatu.com

​Purbaya menambahkan bahwa ia berencana untuk langsung mendatangi kantor BGN pada minggu depan. “Nanti ya, minggu depan mungkin saya ke sana untuk melihat situasi. Karena kemarin mau ke sana, saya sempat sakit,” tuturnya.

​Salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kajian mengenai perubahan sasaran penerima manfaat program MBG. Saat ini, BGN tengah mengkaji kemungkinan untuk mengecualikan siswa yang berasal dari keluarga mampu, atau kelompok masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10, sebagai penerima bantuan.

​Kendati demikian, Purbaya mengaku pihaknya belum menerima rincian mekanisme kebijakan yang sedang disusun tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga masih menunggu data resmi terkait potensi pengurangan jumlah penerima beserta dampaknya terhadap postur anggaran.

​”Saya belum tahu detailnya seperti apa. Saya harus menanyakan terlebih dahulu ke Kepala BGN bagaimana prosedurnya,” jelas Purbaya.

​Selain pembatasan berdasarkan klaster ekonomi, pemerintah juga membuka opsi bagi sekolah yang tidak bersedia mengikuti program MBG untuk menolak penyaluran bantuan. Namun, mekanisme dan ketentuan formal mengenai hal ini masih dalam tahap pembahasan mendalam.

​Menanggapi rumor yang beredar mengenai potensi penghematan anggaran MBG hingga Rp 40 triliun, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu tidak melakukan pemotongan anggaran secara sepihak. Menurutnya, jika terjadi penurunan nilai anggaran, hal itu merupakan dampak dari efisiensi yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

​”Pasti ada pengurangan yang sifatnya penghematan, bukan pemotongan sepihak. Namun, semua itu tergantung pada teknis pelaksanaan dari mereka (BGN). Saya tidak memotong, justru kita dukung supaya pelaksanaannya lebih efektif,” tegasnya.

​Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Trenggono membenarkan bahwa wacana penghentian penyaluran MBG bagi siswa dari keluarga mampu kini sedang digodok. BGN ditargetkan menyelesaikan kajian komprehensif ini dalam waktu maksimal satu bulan.

​”Memang sudah ada wacana tersebut, tetapi masih kami kaji lagi. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum untuk menetapkan sasaran penerima manfaat, dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang memang lebih membutuhkan,” pungkas Trenggono.***

sumber: Beritasatu.com