BELU, MEDIATIHAR.COM – Kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ignatius Ati Koli, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat (reses) Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Senin (10/8/2026), sempat diwarnai aksi penolakan oleh warga setempat.
Penolakan tersebut dipicu kekecewaan dan kejenuhan masyarakat terhadap janji pembangunan infrastruktur jalan yang tak kunjung terealisasi selama bertahun-tahun.
”Masyarakat menyuarakan kekecewaan yang sangat mendalam karena usulan perbaikan jalan ini terus disampaikan dari tahun ke tahun tanpa ada realisasi. Kami bahkan sempat ditolak dan diminta tidak perlu datang lagi jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti. Ini menjadi tantangan sekaligus evaluasi besar bagi kami di lembaga legislatif,” ujar legislator yang akrab disapa Uju Ati tersebut.
Uju Ati menjelaskan, kekesalan warga di kawasan perbatasan seperti Loona dan Lakarowek memuncak karena setiap tahun petugas dari dinas PUPR kabupaten Belu hanya datang untuk mengukur jalan tanpa ada kelanjutan pembangunan.
”Bahkan ada warga yang berseloroh, sejak mereka muda hingga beranjak tua bahkan sebagian sudah meninggal dunia kondisi jalannya tetap rusak seperti ini. Mereka mempertanyakan apakah wilayah mereka masih dianggap bagian dari Indonesia dan Kabupaten Belu atau bukan,” ungkapnya menirukan keluhan warga.
Padahal, lanjutnya, akses jalan penghubung Weluli Takarawa hingga keluar ke Ekin, Pasar Nuwalain, serta jalur menuju Debululik Utara dan Weluli sangat vital. Jalur tersebut melintasi fasilitas pendidikan (SMP dan SMA), Gereja serta menjadi urat nadi perekonomian warga perbatasan. Selain jalan, keberadaan jembatan di jalur tersebut juga dinilai sangat mendesak.
Selain masalah infrastruktur, dalam reses tersebut Ignatius juga menjaring keluhan krusial dari para petani hortikultura di Desa Looluna. Warga mengeluhkan anjloknya harga jual hasil panen seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayuran.
Petani mengaku membeli bibit dengan harga cukup mahal, yakni sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, saat panen raya, harga jual justru jatuh drastis hingga mencapai Rp15.000, Rp10.000, bahkan Rp5.000 per kilogram hingga membuat petani mengalami kerugian besar.
”Masyarakat meminta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Belu agar dapat mengendalikan masuknya pasokan komoditas dari luar daerah. Warga berharap pasokan dari luar ditahan sementara waktu saat panen raya agar hasil panen petani lokal memiliki nilai jual yang layak,” tegas Ignatius.
Dalam kesempatan yang sama, masyarakat dari beberapa desa lain di Kecamatan Lamaknen Selatan turut menyampaikan sejumlah usulan kebutuhan dasar:
Desa Ekin: Warga mengeluhkan Dusun Koin dan Dusun Aitameak yang belum dialiri jaringan listrik. Selain itu, warga memohon bantuan pembangunan sumur bor guna mengatasi krisis air bersih yang memaksa mereka memikul air dari sungai di lembah menuju pemukiman di perbukitan.
Desa Henes dan Lakmaras: Masyarakat mengusulkan pengadaan bibit tanaman maek bako (porang lokal) yang dinilai cocok dengan karakteristik tanah dan iklim dingin di wilayah tersebut.
Penguatan Usaha Tenun: Kelompok ibu-ibu pengrajin di Desa Ekin, Looluna, dan Henes mengharapkan bantuan bahan baku benang dan sarana produksi tenun ikat untuk menunjang kebutuhan busana adat lokal serta mendukung ajang kebudayaan daerah seperti Festival Fulan Fehan.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ignatius menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat Lamaknen Selatan agar dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Belu.
