Rapat Dengar pendapat terkait insentif dokter spesialis di RSUD Atambua yang sempat melumpuhkan pelayanan kesehatan.
Belu,Mediatihar.Com– Polemik terkait insentif dokter spesialis di RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua yang sempat melumpuhkan pelayanan kesehatan akhirnya menemui titik terang. Meski kesepakatan telah tercapai, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, melontarkan pernyataan tegas terkait tanggung jawab moral kepada publik.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Belu pada Jumat (10/04/2026) malam, Vicente menekankan bahwa rakyat adalah pihak yang paling dirugikan atas krisis ini.
Di hadapan jajaran anggota DPRD, perwakilan pemerintah daerah, dan para dokter spesialis, Vicente menegaskan bahwa terganggunya pelayanan kesehatan adalah masalah serius yang memerlukan pertanggungjawaban moral.
”Kita perlu meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Belu. Kita yang hadir di sini bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Vicente di ruang sidang.
Pernyataan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam polemik tersebut, baik dari unsur eksekutif, legislatif, maupun tenaga medis, agar ke depannya mengedepankan dialog sebelum pelayanan publik dikorbankan.
Selain aspek moral, Wabup Vicente juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran daerah. Ia meminta agar langkah penghematan dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar sektor krusial seperti insentif tenaga medis.
Ia mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berani menyisir kembali pos anggaran yang dinilai tidak mendesak.
”Kalau tujuannya efisiensi, kita potong semua anggaran yang tidak penting. Jangan hanya mengorbankan dokter, karena mereka menjalankan tugas pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.
Vicente menambahkan bahwa semangat pengorbanan untuk kepentingan daerah harus dilakukan secara kolektif. Ia bersedia jika anggaran di berbagai lini dipangkas demi menjamin keberlangsungan layanan kesehatan di Kabupaten Belu.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa penyelesaian polemik tidak boleh berhenti pada revisi angka insentif semata, melainkan harus menyentuh perbaikan tata kelola anggaran daerah secara menyeluruh.
Sebelumnya, ketidaksepakatan mengenai besaran insentif menyebabkan para dokter spesialis di RSUD Atambua sempat menghentikan aktivitas pelayanan. Hal ini memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.
Kini, setelah kesepakatan dalam RDP tercapai, publik menantikan implementasi nyata dari komitmen tersebut agar stabilitas pelayanan kesehatan di perbatasan RI-RDTL tetap terjaga.
