Duduk Bareng di Malaka, Tiga Bupati Timor ‘Kepung’ Pemerintah Pusat Demi Infrastruktur
MALAKA,Mediatihar.Com – Tiga kepala daerah di wilayah daratan Timor resmi menjalin kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Kesepakatan ini lahir dalam pertemuan antara Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, M.Ph., Bupati Belu Willybrodus Lay, S.H., dan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP., M.A., di Rumah Jabatan Bupati Malaka, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum serius untuk merumuskan agenda prioritas bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, mengungkapkan ada tiga sektor utama yang akan menjadi fokus kerja sama:
Pengelolaan Sampah: Sinkronisasi penanganan limbah antarwilayah.
Peningkatan Ekonomi: Pemanfaatan pasar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai zona perdagangan bebas (free trade).
Infrastruktur Dasar: Perbaikan jalan, jembatan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi warga.
”Kami duduk bersama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Belu, Malaka, dan TTU. Fokus awal kami adalah sampah, ekonomi melalui pasar PLBN, dan infrastruktur agar kualitas hidup masyarakat meningkat,” ujar Stefanus.
Sebagai bentuk keseriusan, ketiga bupati sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta pembentukan sekretariat bersama.
Mengingat posisi strategis ketiga kabupaten sebagai gerbang negara, para bupati juga akan melayangkan usulan kepada Pemerintah Pusat dan lembaga legislatif.
”Kami butuh dukungan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga wakil rakyat di tingkat nasional maupun daerah. Ini penting untuk memecahkan masalah mendasar yang dihadapi warga perbatasan,” tambah Bupati Stefanus.
Senada dengan hal tersebut, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah upaya proaktif pemimpin daerah agar hak-hak masyarakat perbatasan tidak terabaikan.
”Kami tidak ingin masyarakat kehilangan hak hanya karena pemimpinnya tidak duduk bersama untuk memperjuangkan apa yang seharusnya mereka dapatkan,” tegas Falentinus.
Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay mengajak seluruh lapisan masyarakat dan media untuk mendukung penuh inisiatif ini. “Kami memohon dukungan doa dari masyarakat dan sinergi dari rekan-rekan wartawan untuk menyebarkan niat baik ini,” tuturnya.
Forum kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan integrasi regional di beranda terdepan Indonesia.
