ATAMBUA, Mediatihar.Com – Pemerintah Kabupaten Belu mengambil langkah progresif dalam menata birokrasi di tengah tantangan fiskal tahun anggaran 2026. Fokus utama transformasi tahun depan adalah penguatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui digitalisasi sistem pengawasan kerja guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Wakil Bupati Belu menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp105 Miliar menuntut efisiensi dan produktivitas tinggi dari para pegawai. Sebagai solusi, Pemkab meluncurkan dua kebijakan digital kunci:
Absensi Mobile Berbasis Face ID: Penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk meminimalisir kecurangan absensi.
Geotagging Pegawai Kecamatan: Penerapan koordinat lokasi secara real-time untuk memastikan ASN di wilayah kecamatan benar-benar berada di lokasi tugas.
”Kita mempercepat digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, tapi untuk memastikan kehadiran fisik dan kinerja pegawai terukur dengan jelas. Rakyat harus dilayani secara maksimal meskipun kondisi fiskal terbatas,” ungkap Humas Pemkab Belu dalam keterangannya.
Meski melakukan pengetatan di berbagai sektor, Pemkab Belu tetap mengamankan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berikut adalah rincian alokasi anggaran strategis tahun 2026:
Kesehatan UHC Non Cut Off (32.451 jiwa) Rp15,5 Miliar
Pendidikan Beasiswa Siswa SD & Mahasiswa Rp2,1 Miliar
Infrastruktur Sumur Bor di 5 Titik Strategis Rp1,43 Miliar
Digitalisasi Free Open WiFi (Pasar & Alun-alun) Rp850
Untuk sektor kesehatan, kerja sama dengan BPJS telah diteken pada 23 Desember 2025, sehingga layanan kesehatan gratis dipastikan aktif kembali per 1 Januari 2026. Namun, di sektor pendidikan, Pemkab terpaksa meniadakan sementara bantuan buku pelajaran tahun 2026 demi efisiensi anggaran.
Selain layanan dasar, pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan senilai Rp5 Miliar untuk 12 kelurahan guna mendorong pembangunan sarana prasarana dan ekonomi lokal. Di sektor ketahanan pangan, program “Revolusi Pertanian” akan membuka 600 hektar lahan masyarakat secara gratis.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Target tahun ini adalah memberangkatkan 60 tenaga kerja migran ke Jepang.
”Penyesuaian anggaran dilakukan di berbagai lini, namun disiplin pegawai dan pelayanan dasar adalah harga mati yang tidak boleh berhenti,” pungkas Humas Pemkab Belu.
