ATAMBUA,MEDIATIHAR.COM –Seiring meningkatnya usia harapan hidup dan kemajuan layanan kesehatan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus bertambah. Kondisi ini membawa tantangan nyata bagi sistem kesehatan, terutama di tingkat pelayanan primer seperti puskesmas.
Merespons tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu bersama RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) menggelar kegiatan “Monitoring dan Penguatan Kapasitas Layanan Kesehatan yang Inklusif” di Aula RSUD Atambua, Selasa (8/9/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dr. Bathseba E. Corputty, M.A.R.S., membuka secara resmi rangkaian kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
”Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Kabupaten Belu. Layanan inklusif adalah wujud komitmen agar setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pelayanan yang layak, ramah, dan bermartabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depannya indikator puskesmas ramah disabilitas akan diintegrasikan ke dalam standar akreditasi layanan primer. Dinas Kesehatan mengimbau setiap fasilitas kesehatan (faskes) mengadopsi standar tersebut secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, komunitas disabilitas, organisasi profesi, hingga media.
Selain kegiatan monitoring, agenda dilanjutkan dengan In-House Training (IHT) Layanan Inklusi Disabilitas bagi para tenaga kesehatan (nakes) dan staf pendukung RSUD Atambua.
Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dr. Vincentius Adrianus Leo, menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memetakan kendala di lapangan.
”Melalui evaluasi dan pendampingan ini, kami dapat mengetahui sejauh mana prinsip layanan inklusif diterapkan, sekaligus merumuskan tindak lanjut agar faskes di Belu makin ramah dan mudah diakses oleh kelompok disabilitas,” terang dr. Vincentius.
Senada dengan hal tersebut, Ketua I Pengurus YAKKUM, Pdt. Simon Julianto, S.Th., M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan pelatihan diukur dari implementasi nyata di lapangan.
”Keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada selesainya acara, tetapi pada implementasi nyata. Penguatan kapasitas SDM, perbaikan aksesibilitas fisik, serta penataan sistem rujukan dan kolaborasi menjadi fokus utama kegiatan ini,” tegas Simon.
Materi pelatihan mencakup pemahaman tata kelola faskes inklusif, simulasi komunikasi dan pemenuhan aksesibilitas disabilitas, hingga penyusunan peta jejaring rujukan.
Inklusivitas layanan kesehatan menuntut perbaikan menyeluruh yang tidak terbatas pada aksesibilitas fisik saja, melainkan mencakup alur pendaftaran, mekanisme komunikasi, pendampingan, waktu pelayanan, media informasi, serta sikap sensitif dari tenaga kesehatan.
Melalui sinergi antara Pemkab Belu, RSUD Atambua, YAKKUM, dan puskesmas setempat, Kabupaten Belu optimistis dapat mewujudkan perubahan paradigma menuju sistem kesehatan publik yang adil, bermutu, dan responsif bagi semua warga.
