
ATAMBUA,MEDIATIHAR.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST., meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Hal itu ditegaskan Wabup Vicente saat membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Selasa (28/07/2026).
”Inovasi daerah bukan sekadar kewajiban administrasi atau alat untuk mengejar nilai dalam kompetisi. Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk berubah, keberanian untuk berkreasi, dan komitmen untuk melayani. Jangan ragu untuk memulai perubahan dari hal-hal kecil,” tegas Vicente.
Untuk memotivasi para ASN agar tidak takut berinovasi, Vicente mengangkat contoh nyata prestasi internasional yang diraih oleh salah satu sekolah desa di Kabupaten Belu, yakni SMP IL Kapten Fatubaa.
Sekolah tersebut berhasil meraih juara utama regional dalam ajang AIA Healthiest Schools 2026 di Bangkok, Thailand, dengan menyisihkan hampir 1.000 peserta dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik. Prestasi dunia ini diraih berkat inovasi sederhana bernama Huka Upcycling Project (HUP), yaitu program daur ulang kulit pisang melalui pendekatan ekonomi sirkular.
”Kita patut berbangga. Sebuah sekolah di wilayah terpencil mampu mengukir prestasi mendunia, mengungguli sekolah-sekolah besar di kota. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan,” ujar Vicente dengan penuh semangat.
Ia menambahkan, jika gagasan sederhana dari sekolah desa bisa diakui dunia, maka seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, hingga Puskesmas di Belu dipastikan memiliki potensi yang sama.
Lebih lanjut, Vicente meluruskan persepsi keliru bahwa inovasi selalu identik dengan teknologi tinggi atau anggaran yang besar. Menurutnya, inovasi bisa berupa gagasan sederhana, perubahan metode kerja, atau terobosan kecil yang efektif menyelesaikan masalah masyarakat.
Sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kabupaten Belu memiliki tantangan yang unik. Oleh karena itu, Vicente menekankan bahwa inovasi yang lahir harus berakar pada potensi dan kearifan lokal agar mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat perbatasan.
FGD yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang inovasi daerah sekaligus membangun sinergi antar-pemangku kepentingan.
”Manfaatkan momentum ini untuk berdiskusi. Jangan cepat berpuas diri. Setiap gagasan patut kita dukung bersama untuk mewujudkan Belu yang lebih sejahtera,” pungkasnya.








