Anggota DPRD kabupaten Belu,Riki Rikardus Lopez menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh ditarik ulur.
ATAMBUA, Mediatihar.Com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Belu guna membahas aksi mogok dokter spesialis RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua resmi ditunda hingga Jumat (10/04/2026). Penundaan ini memicu reaksi keras dari anggota legislatif yang menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh ditarik ulur.
Anggota DPRD Belu dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Riki Rikardus Lopez, secara lantang menyatakan bahwa kehadiran Bupati Belu bersifat mutlak dalam rapat ini. Ia khawatir tanpa kehadiran kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi, RDP hanya akan menjadi diskusi formalitas tanpa hasil nyata.
”Kalau Pak Bupati tidak ada, nanti hasil rapatnya hanya ‘kami lapor dulu ke Bupati’. Daripada kita habis energi diskusi maju-mundur tanpa solusi, lebih baik tunda besok saat Bupati hadir agar persoalan krusial pelayanan publik ini selesai,” tegas Riki di Gedung DPRD Belu, Kamis (09/04).
Riki menekankan bahwa kisruh antara dokter spesialis dan manajemen RSUD ini sudah berlarut-larut sejak Januari lalu. Baginya, setiap hari yang terbuang tanpa keputusan berarti mengabaikan keselamatan pasien di perbatasan.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuang waktu dengan rapat yang tidak menghasilkan keputusan eksekusi. Fokus utama menurutnya adalah memastikan pelayanan medis kembali normal secepatnya.
”Jangan sampai hari ini kita rapat buang-buang waktu. Ini menyangkut pelayanan, Pak. Kesehatan nyawa orang. Kalau hari ini tidak ada keputusan, berarti mogok lagi pelayanan kesehatan kita,” ujarnya dengan nada tinggi.
Riki menambahkan bahwa urgensi masalah ini tidak memberikan ruang untuk penundaan yang lebih lama lagi. “Ini masalah nyawa, tidak boleh ditunda-tunda. Harus ada solusi secepatnya karena banyak pasien yang harus diurus,” imbuhnya.
Rapat yang semula dijadwalkan hari ini terpaksa digeser karena Bupati Belu, Willybrodus Lay, sedang menjalani agenda kedinasan di Kupang. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, yang hadir mewakili pemerintah.
”Tadi pagi saya diperintah Bupati untuk menghubungi Ketua DPRD agar RDP diadakan besok (Jumat), supaya beliau bisa hadir langsung,” ungkap Vicente.
Meski demikian, Vicente juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap para dokter spesialis yang sempat menolak mediasi saat dirinya meninjau RSUD pada Rabu (08/04) kemarin. Ia mengingatkan para dokter, terutama ASN, agar tetap mengutamakan tanggung jawab moral kepada masyarakat Belu.
Berdasarkan surat undangan nomor 117/400.14.6/DPRD/IV/2026, RDP susulan akan kembali digelar besok di Ruang Rapat Paripurna dengan menghadirkan seluruh elemen kunci, termasuk Dinas Kesehatan, BPKAD, dan manajemen RSUD. Publik kini menanti keberanian pemerintah daerah untuk memberikan solusi konkret demi mengakhiri krisis kesehatan di Atambua.
