ATAMBUA,MEDIATIHAR.COM – Bupati Belu Willybrodus Lay menginstruksikan jajarannya untuk segera menyusun dan merilis laporan resmi mengenai progres pelaksanaan 10 program prioritas tahun anggaran 2025–2026. Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu di Kantor Bupati Belu, Jumat (17/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Atambua untuk mengevaluasi realisasi dan target program pembangunan.
Bupati Willybrodus Lay menilai saat ini masih terjadi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, publik belum mendapatkan informasi yang masif mengenai capaian program yang telah berjalan.
”Masyarakat masih belum tahu apakah program-program yang kita janjikan sudah dikerjakan atau belum. Saya melihat kita belum ada yang menjelaskan atau menyampaikan ke masyarakat secara masif,” ujar Willybrodus.
Untuk itu, ia memerintahkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mempublikasikan capaian kinerja secara transparan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan.
”Saya minta Asisten 2 dan Pj Setda untuk membuat rilis resmi sehingga masyarakat tahu bahwa sebagian janji kita sudah dikerjakan. Namun, kita juga harus jujur jika ada beberapa program kerja yang belum terlaksana dikarenakan kendala teknis. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan,” jelasnya.
Selain mengevaluasi program berjalan, Pemkab Belu juga menyusun rencana strategis jangka menengah untuk tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah berkomitmen memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui sektor pendidikan.
”Rencana ke depan, pada tahun 2027, saya menegaskan akan memberikan beasiswa untuk delapan bidang studi prioritas. Ini adalah bentuk investasi kami untuk masa depan generasi muda Belu agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Willybrodus.
Melalui transparansi data capaian kinerja dan program beasiswa ini, Pemkab Belu menargetkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sekaligus mempersiapkan SDM lokal yang berdaya saing.
