Belu, Mediatihar.com– Skandal yang menjerat Kepala Desa (Kades) Dubesi, Andreas Atok, semakin memanas dengan pengakuan mengejutkan terkait keterlibatan adik kandungnya, Guido, dalam berbagai proyek desa. Selain dugaan korupsi dana desa, nepotisme, dan pemalsuan cap, pengakuan Kades Dubesi justru menambah keraguan atas transparansi pengelolaan dana desa.
Kasus ini bermula dari laporan seorang kontraktor lokal berinisial J, yang merasa menjadi korban praktik curang Kades Dubesi. J menuding Kades Dubesi telah menggunakan “bendera” atau izin usaha CV miliknya secara ilegal dalam berbagai proyek desa, tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Menurut pengakuan J, pada tahun 2021, Kades Dubesi sempat meminta izin untuk menggunakan CV miliknya dalam proyek desa. Namun, tanpa alasan yang jelas, Kades Dubesi tiba-tiba membatalkan kesepakatan tersebut sebulan kemudian, membuat J menganggap masalah itu telah selesai.
Namun, kejutan tak terduga datang pada tahun 2025, ketika Inspektorat Kabupaten Belu menghubunginya terkait proyek desa yang dikerjakan dalam kurun waktu 2021-2024. J terkejut mendapati bahwa proyek-proyek tersebut ternyata menggunakan nama CV miliknya tanpa izin.
Tak hanya itu, dugaan pemalsuan cap juga mencuat saat Kades Dubesi diperiksa terkait dugaan korupsi dana desa. Pihak inspektorat menghubungi pemilik Toko Aneka Teknik terkait pengadaan traktor yang mencurigakan. Kecurigaan muncul saat pengecekan cap, yang ternyata bukan milik Aneka Teknik, melainkan “Anera Teknik”.
Di tengah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Kades Dubesi akhirnya memberikan pernyataan terkait keterlibatan adiknya, Guido, dalam proyek-proyek desa. Ia membenarkan bahwa Guido selama ini mengerjakan proyek desa yang menggunakan CV milik J.
“Bahwa saya su konsultasi Guido tuk bantu pajaknya CV tersebut. Tapi saya tidak tau maksudnya ka Joko,” ujar Kades Dubesi saat dikonfirmasi, mencoba memberikan penjelasan atas keterlibatan adiknya.
Pernyataan Kades Dubesi ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Alasan konsultasi pajak dinilai tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Masyarakat dan pihak terkait mempertanyakan mengapa Kades Dubesi melibatkan adiknya dalam urusan pajak CV milik orang lain, terlebih dalam konteks proyek desa yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dugaan nepotisme semakin menguat dengan adanya pengakuan ini. Keterlibatan Guido dalam proyek desa, dengan dalih konsultasi pajak, dinilai sebagai upaya Kades Dubesi untuk memberikan keuntungan kepada keluarganya dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya.
Saat ini, Kades Dubesi tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Kabupaten Belu terkait dugaan korupsi dana desa. Desa Dubesi sendiri termasuk dalam tujuh desa di Belu yang mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan penyimpangan anggaran.
Menyikapi kejadian ini, J bertekad untuk menempuh jalur hukum jika diperlukan. Ia ingin kasus ini diusut tuntas dan Kades Dubesi bertanggung jawab atas perbuatannya, demi keadilan dan kepastian hukum.
Kasus ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Belu, mengingat maraknya dugaan korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa. Masyarakat berharap agar pihak berwenang bertindak tegas dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku korupsi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pernyataan Kades Dubesi justru semakin memperburuk situasi dan memicu desakan agar kasus ini segera diusut tuntas.
