Teheran, Mediatihar.com– Ketegangan kembali membara di Timur Tengah seiring dengan aktifnya kembali sanksi ekonomi dan militer PBB terhadap Iran, yang diumumkan pada 27 September 2025.
Langkah ini diambil setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengaktifkan mekanisme “snapback” dalam perjanjian nuklir JCPOA 2015, dengan alasan Iran terus melanggar ketentuan perjanjian tersebut dan kurangnya kerja sama dengan badan pengawas nuklir internasional.
Pemerintah Iran langsung merespons dengan kecaman keras, menyebut sanksi tersebut ilegal, tidak adil, dan bermotivasi politik.
Presiden Masoud Pezeshkian dalam pidato kenegaraannya menegaskan bahwa Iran tidak pernah berniat mengembangkan senjata nuklir, dan program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan riset medis.
“Sanksi ini adalah bentuk agresi ekonomi dan pelanggaran terhadap kedaulatan Iran,” ujar Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam konferensi pers. “Kami tidak akan tunduk pada tekanan dan akan terus membela hak-hak kami sebagai negara berdaulat.”
Araghchi juga mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan penolakan Iran terhadap sanksi dan menuntut agar Dewan Keamanan PBB meninjau kembali keputusan tersebut.
Reaktivasi sanksi ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan antara Iran dan kekuatan-kekuatan dunia terkait program nuklirnya.
Sanksi-sanksi ini awalnya dicabut sebagai bagian dari JCPOA, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.
Namun, setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi sepihak, Iran secara bertahap mengurangi kepatuhannya terhadap ketentuan JCPOA.
Para analis memperkirakan bahwa sanksi PBB yang baru akan semakin memperburuk kondisi ekonomi Iran, yang sudah tertekan akibat sanksi AS, pandemi COVID-19, dan masalah struktural.
Sektor minyak dan gas, yang merupakan tulang punggung ekonomi Iran, akan menjadi target utama sanksi, yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan ekspor, inflasi yang lebih tinggi, dan meningkatnya pengangguran.
Namun, beberapa pengamat berpendapat bahwa sanksi tersebut mungkin tidak seefektif seperti yang diharapkan, karena Iran telah mengembangkan strategi untuk menghindari sanksi, seperti memperdagangkan minyak secara ilegal dan menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara yang tidak memberlakukan sanksi.
Selain dampak ekonomi, sanksi PBB juga dapat memiliki konsekuensi politik dan keamanan yang signifikan. Beberapa pihak khawatir bahwa tekanan yang meningkat dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya atau mengambil tindakan destabilisasi di kawasan tersebut.
Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk menarik diri dari JCPOA dan mengembangkan senjata nuklir, jika hak-haknya tidak dihormati.
Namun, para pejabat Iran juga telah menyatakan bahwa mereka bersedia untuk terlibat dalam negosiasi dengan syarat bahwa semua sanksi dicabut dan kepentingan Iran diakui.
Reaksi internasional terhadap reaktivasi sanksi PBB terpecah. Amerika Serikat dan sekutunya menyambut baik langkah tersebut, dengan alasan bahwa hal itu diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Namun, Rusia dan China mengkritik sanksi tersebut, dengan alasan bahwa hal itu kontraproduktif dan dapat merusak stabilitas regional.
Masa depan hubungan antara Iran dan dunia internasional tetap tidak pasti. Apakah sanksi PBB akan memaksa Iran untuk mengubah arah, atau justru mendorongnya untuk menjadi lebih keras, masih harus dilihat.
Satu hal yang pasti adalah bahwa situasi ini sangat berbahaya dan menuntut diplomasi yang hati-hati dan bijaksana dari semua pihak yang terlibat. Perang kata-kata telah dimulai, dan dunia menahan napas menunggu babak selanjutnya.
Dalam perkembangan terkait, negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB telah menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan.
Sementara itu, di jalan-jalan Teheran, demonstrasi pro dan anti-pemerintah telah pecah, mencerminkan polarisasi yang mendalam dalam masyarakat Iran atas masalah nuklir dan sanksi. Masa depan Iran, dan stabilitas kawasan Timur Tengah, kini berada di ujung tanduk.*
