ATAMBUA, MEDIATIHAR.COM – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Belu Masa Bakti 2026–2031 resmi dilantik di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 25 pengurus dari berbagai bidang usaha dikukuhkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Bobby Lianto, M.M., M.B.A., berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin NTT Nomor: 08/SKEP/Kadin-NTT/VII/2026. Melalui SK tersebut, Albertus Baldion Tannur, S.E., resmi menahkodai Kadin Kabupaten Belu, didampingi Charli Widodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Kabupaten (Mukab) Kadin Belu yang digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 lalu di Aula Hotel Nusantara 2.
”Pelantikan ini memberikan legitimasi organisasi kepada pengurus baru, sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan RI-RDTL (Timor Leste),” ujar Ketua Panitia.
Ketua Kadin Kabupaten Belu terpilih, Albertus Baldion Tannur, S.E., menegaskan kesiapannya untuk membawa organisasi bergerak taktis. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan posisi geografis Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terutama terkait rencana penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Motaain.
”Kita berada di batas negara dan harus mengambil keuntungan dari posisi strategis ini. Pemerintah akan membuka Zona Ekonomi Khusus di Motaain. Kadin harus kompak bersama Apindo, HIPMI, dan pemerintah. Kita adalah penjaga gawang terakhir agar manfaat dari zona ekonomi ini mengalir ke daerah. Jangan sampai kita kalah saing dengan pengusaha luar,” tegas Albertus.
Dalam waktu dekat, Kadin Belu akan menggelar rapat kerja pengurus untuk menyusun langkah konkret terkait regulasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin NTT, Dr. Bobby Lianto, M.M., M.B.A., menyatakan komitmennya mendukung pertumbuhan ekonomi perbatasan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas) yang diketuai oleh Christopher Samara.
”Dua tahun lalu kami telah membentuk Satgas Percepatan Free Trade Zone. Kawasan perdagangan bebas ini akan sangat menguntungkan dunia usaha. Kami berkomitmen mengawal ini bersama Pemprov dan Pemkab Belu demi kebangkitan ekonomi masyarakat NTT,” kata Bobby.
Dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., yang juga berlatar belakang pengusaha, menekankan pentingnya peran Kadin sebagai jembatan yang menghubungkan inovasi pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah.
Bupati berharap Kadin Belu segera merangkul sektor-sektor strategis seperti perbankan, perhotelan, UMKM, serta membentuk bidang kerja sama luar negeri guna membuka pasar internasional.
Selain eksekutif, dukungan juga datang dari lembaga legislatif. Berdasarkan pernyataan bersama tiga Ketua DPRD di wilayah perbatasan, terdapat komitmen kuat untuk membangun sinergi aksesibilitas ekonomi antarkabupaten.
Berdasarkan SK Pengesahan yang ditetapkan di Kupang pada 20 Juli 2026, seluruh anggota kepengurusan Kadin Belu periode 2026–2031 diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) Kadin yang aktif selama masa jabatannya.
Aturan yang merujuk pada AD/ART Kadin ini dikecualikan bagi jajaran Dewan Penasehat serta pejabat publik yang tidak berlatar belakang pengusaha.
Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Belu (termasuk perwakilan Pengadilan Negeri dan Kasdim TNI AD), pimpinan instansi vertikal seperti KPP Pratama Atambua, sektor perbankan, Apindo, serta jajaran pengurus Kadin NTT.
