BELU, Mediatihar.com – Pemerintah Kabupaten Belu secara resmi membuka Uji Kompetensi (Ukom) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) pada Senin, 17 November 2025, di Aula Betelalenok. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Goncalves, ST, Sekretaris BKSDM Provinsi NTT, tim asesor, perwakilan BKN VI, serta para pimpinan perangkat daerah.
Sebanyak delapan pejabat eselon II turut serta dalam Ukom ini, termasuk Sekda Belu Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si, Inspektur Inspektorat Blasius Lonis, Kadis Kesehatan drg. Maria Ansilla F. Eka Mutti, Kadis PUPR Vinsens Dalung, Kadis Pertanian Robertus Yeremias Mali, S.P, Kaban BKPSDMD Maria Deventi Atok, Kaban Keuangan Egidius Manek, S.STP, dan Kadis Peternakan dan Keswan Yoos Djami.
Pelaksanaan Ukom ini melibatkan delapan asesor dari BKD Provinsi NTT dan berlangsung selama tiga hari. Hasil Ukom dijadwalkan akan diumumkan pada hari kesepuluh, sebelum Bupati menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan mengusulkan hasilnya ke BKN untuk proses pelantikan.
Wakil Bupati Vicente Hornai Goncalves menekankan bahwa Uji Kompetensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memperkuat sistem merit ASN. Tujuannya adalah memastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan memiliki kualifikasi, kapabilitas, dan integritas yang sesuai dengan posisi yang diemban.
“Uji kompetensi ini bukan hanya formalitas, tetapi proses bermakna untuk memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar diterapkan,” tegas Wabup Vicente dalam sambutannya.
Wabup Vicente juga menyampaikan tiga poin utama tujuan dari pelaksanaan Ukom ini, yaitu mencetak pejabat yang kompeten sesuai dengan jabatan yang diemban, memastikan sistem merit dan profesionalitas ASN berjalan dengan baik, serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Selain itu, Vicente juga meminta agar seluruh peserta Ukom dapat menjalani proses ini dengan objektif dan sportif. Ia berharap hasil Ukom dapat menjadi dasar untuk peningkatan kinerja birokrasi serta pembangunan daerah secara keseluruhan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Ukom kali ini adalah potensi lowongnya jabatan Sekda Belu. Hal ini disebabkan karena Sekda saat ini juga mengikuti tahapan Uji Kompetensi.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, pejabat Sekda dapat dimutasi atau diganti setelah melalui mekanisme Ukom dan mendapatkan rekomendasi dari BKN. Kondisi ini menjadikan proses Ukom 2025 menjadi lebih strategis, mengingat posisi Sekda merupakan jabatan kunci dalam manajemen pemerintahan daerah.
Dengan digelarnya Ukom ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belu dapat memiliki pejabat-pejabat yang kompeten dan profesional, yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat.
