Empat anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Partai Demokrat resmi menuntaskan agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026
BELU,Mediatihar.Com – Empat anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Partai Demokrat resmi menuntaskan agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung selama sepekan, 12 hingga 17 Maret 2026. Mengusung mandat “Pro-Rakyat dan Solutif”, para legislator tersebut turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi instan atas keluhan warga.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu, Antonius Mudianto Loe Mau, SH, menegaskan bahwa reses ini merupakan implementasi instruksi DPP Partai Demokrat. Kader diwajibkan menjunjung tinggi etika dan integritas dalam memperjuangkan hak masyarakat di bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
”Kami diinstruksikan untuk menjadi solusi nyata. Aspirasi konstituen adalah prioritas utama yang harus diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran daerah agar tepat sasaran demi visi 2029,” ujar Antonius mudianto loe mau SH saat diwawancara Mediatihar, Selasa (17/3).
Antonius Loe Mau tercatat menyisir empat lokasi krusial, meliputi Kelurahan Berdao, Desa Kabuna, Kelurahan Tulamalae, dan berakhir di Kelurahan Umanen. Dalam pertemuan tersebut, isu sektoral menjadi sorotan utama masyarakat.
”Masyarakat menyampaikan keluhan mendasar mulai dari sektor pendidikan, pertanian, peternakan, hingga mendesaknya kebutuhan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur jalan,” tambahnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu, Antonius Chr. Djaga Kota, ST (Thony), menekankan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Saat menggelar reses di Kelurahan Manumutin, Rabu (11/3), Thony menyebut kegiatan ini sebagai alat penghapus kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil warga.
”Seluruh aspirasi ini tidak akan menguap begitu saja. Kami susun secara sistematis dalam laporan tertulis untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Bappeda,” tegas Thony.
Langkah konkret ditunjukkan oleh Frans Xaverius Saka (Apin Saka). Hanya berselang lima hari pasca reses di Kecamatan Lamaknen, Apin langsung memulai pembangunan jalan rabat dan tembok penahan di Dusun Ilbul, Desa Dirun, Selasa (17/3).
Menariknya, pembangunan ini dilakukan secara kolaboratif: Apin menyediakan material bangunan secara pribadi, sementara warga bekerja secara swadaya.
“Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji. Ini tanggung jawab moral saya untuk mencegah pengikisan jalan yang kian parah akibat cuaca ekstrem,” ungkap Apin di lokasi pembangunan.
Sementara itu, legislator Gregorius Ulu tetap melaksanakan reses di Desa Lawalutolus meski diguyur hujan lebat, Senin (16/3). Ia menerima laporan darurat mengenai keselamatan siswa dan guru yang harus menyeberangi sungai demi menuju sekolah.
”Kami akan mengawal pembangunan jembatan gantung sebagai prioritas di Dinas PUPR. Aktivitas pendidikan tidak boleh lumpuh hanya karena musim hujan,” tegas pria yang akrab disapa Goris ini.
Selain infrastruktur, Goris juga berkomitmen memperjuangkan nasib guru honorer di sekolah swasta/SDK agar mendapatkan kuota seleksi CPNS atau P3K, serta memastikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) menjangkau petani setempat.
Menutup rangkaian agenda tersebut, ketua Fraksi Partai Demokrat, Antonius mudianto loe mau,SH menegaskan komitmen untuk tidak membiarkan aspirasi warga hanya menjadi catatan di atas kertas. Seluruh anggota fraksi sepakat untuk memperjuangkan setiap poin usulan masyarakat secara spartan dalam masa persidangan di gedung DPRD Kabupaten Belu mendatang.
”Tugas kami belum usai. Setelah menyerap suara rakyat di lapangan, langkah selanjutnya adalah mengawal setiap jengkal aspirasi tersebut dalam ruang-ruang sidang paripurna maupun rapat komisi,” tegasnya saat diwawancara di ruang kerjanya,Selasa(17/03/26).
mudi Loe menambahkan bahwa Demokrat Belu memastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah. Hal ini dilakukan demi memastikan pemerintah daerah hadir memberikan solusi nyata melalui sinergi yang kuat dengan legislatif.
