Atambua, Mediatihar.com – Reses anggota DPRD Kabupaten Belu, Aprianus Hale dari Fraksi Partai Nasdem, menemukan aspirasi unik dari masyarakat Dusun Wenanan dan sekitarnya di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk. Warga menolak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tanah dan rumah mereka diklaim sebagai kawasan hutan.
Menurut Aprianus Hale, penolakan ini bermula ketika proses pengukuran tanah untuk sertifikasi dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengklaim lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan, memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
“Selama ini mereka taat membayar pajak bumi dan bangun (Bea – Baliat). Lalu, mengapa tiba-tiba status tanah mereka masuk kawasan hutan?” ujar Aprianus, menirukan keluhan warga.
Warga merasa bingung dan dirugikan dengan status baru ini. Mereka mempertanyakan dasar klaim kawasan hutan tersebut dan dampaknya terhadap hak kepemilikan tanah mereka.
Sebagai bentuk protes, warga mengancam akan menghentikan pembayaran pajak. Mereka juga menuntut pengembalian seluruh biaya pajak yang telah dibayarkan selama puluhan tahun ke negara.
Aprianus Hale berharap aspirasi ini dapat didengar oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Ia menekankan perlunya solusi kebijakan yang adil dan bijaksana untuk mengatasi masalah ini.
“Saya berharap pemerintah pusat dapat turun tangan dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat Wenanan,” kata Aprianus.
Lebih lanjut, Aprianus Hale menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini hingga mendapatkan kejelasan dan solusi yang memuaskan. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan.
Kasus ini menjadi sorotan penting dalam reses DPRD Belu kali ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan klaim kawasan hutan ini.
