Alokasi 20% Dana Desa Renrua yang dikucurkan untuk peternakan ayam petelur dilaporkan mengalami kegagalan
BELU,Mediatihar. Com– Program ketahanan pangan di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berada di ujung tanduk. Alokasi 20% Dana Desa yang dikucurkan untuk peternakan ayam petelur dilaporkan mengalami kegagalan akibat kematian massal ternak yang dipicu oleh kelalaian manajemen.
Kondisi ini memicu kemarahan warga yang kemudian melayangkan surat terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Belu, mulai dari Bupati hingga Inspektorat, pada Minggu (15/2/2026).
Berdasarkan laporan perwakilan masyarakat, kematian massal ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Uma Tolu disebabkan oleh ketiadaan stok pakan. Kelalaian ini dinilai sebagai bentuk manajemen operasional yang sangat buruk.
”Penyebab utama kematian ini adalah kehabisan pakan. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola aset desa yang bersumber dari uang negara,” tulis perwakilan masyarakat dalam surat tersebut.
Situasi kian memburuk lantaran Penjabat (Pj) Kepala Desa Renrua dilaporkan tidak pernah masuk kantor sejak awal tahun 2026. Absensi berkepanjangan ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan yang berujung pada hilangnya kontrol terhadap kinerja BUMDes.
Masyarakat menilai, ketiadaan pimpinan di kantor desa membuat masalah teknis seperti ketersediaan pakan tidak tertangani secara cepat, hingga akhirnya berakibat fatal pada program ketahanan pangan desa.
Menanggapi krisis tersebut, warga mengajukan tiga tuntutan utama kepada pihak berwenang:
Audit Investigasi: Meminta Inspektorat Kabupaten Belu segera mengaudit pengelolaan Dana Desa 20% untuk ketahanan pangan dan kinerja BUMDes Uma Tolu.
Evaluasi Jabatan: Mendesak Bupati Belu dan Dinas PMD mencopot atau mengevaluasi Pj Kepala Desa Renrua yang dinilai menelantarkan tugas.
Transparansi: Menuntut pengurus BUMDes untuk bertanggung jawab secara publik atas kematian ternak dan kerugian anggaran yang terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu maupun Pj Kepala Desa Renrua belum memberikan keterangan resmi terkait laporan masyarakat tersebut.
Warga berharap Pemerintah Daerah segera turun tangan sebelum seluruh aset program ketahanan pangan tersebut musnah total dan merugikan negara lebih jauh.
