Wakil Bupati Belu, vicente Hornai gonsalves, ST melaksanakan Rapat kordinasi Bersama penyuluhan pertanian Lapangan (PPL) Guna menggenjot sektor pertanian(foto:MT)
BELU,MEDIATIHAR.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Belu pada Rabu (8/6). Rapat strategis yang berlangsung di Aula Gedung Betelalenok ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pertanian, serta seluruh PPL di Kabupaten Belu.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Vicente menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di sisa masa jabatannya untuk mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan peternakan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Vicente menegaskan bahwa Pemkab Belu telah melakukan monitoring ketat pada bulan Juni, Juli, hingga Agustus mendatang. Ia memperingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan manipulasi atau tindakan “tipu-tipuan” dalam pelaksanaan program di lapangan.
”Jika ada pihak yang mendapatkan tugas atau lahan namun tidak mau bekerja, maka lahan atau tugas tersebut akan diambil kembali dan diberikan kepada orang lain yang lebih siap. Jika tidak mengikuti arahan, saya akan minta buat telaahan dan pastikan mereka keluar dari birokrasi,” ujar Vicente tegas, mengingat masa jabatan yang tersisa efektif tinggal 3 tahun lagi.
Salah satu agenda utama rakor membahas rencana pembukaan lahan baru seluas 200 hektar di wilayah Desa fatolutu. Perwakilan PPL Fatulotu melaporkan bahwa lahan tersebut telah diukur dan dipetakan (polygon), yang nantinya akan diintegrasikan dengan lahan seluas 20 hektar yang sudah dibuka sebelumnya.
Merespons laporan tersebut, Wabup Belu menginstruksikan agar eksekusi pembukaan lahan mulai dicicil tahun ini secara bertahap (50 hingga 100 hektar) melalui kerja sama tim teknis.
Selain itu, wakil Bupati meminta kadis pertanian untuk segera menghitung estimasi biaya pembukaan lahan 200 hektar agar dapat diakomodasi dalam Perubahan Anggaran, sehingga masyarakat bisa langsung menanam saat musim hujan tiba. Terkait infrastruktur penunjang, desain irigasi senilai Rp1 hingga Rp2 miliar di wilayah tersebut dipastikan akan mulai dieksekusi pada tahun anggaran depan.
Dalam rakor tersebut, Vicente juga mengkritik keras kinerja Penjabat (PJ) Desa Fatulotu terkait pemanfaatan Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Pihak PPL melaporkan bahwa alokasi Dana Desa tahun ini hanya mampu membuka lahan baru seluas 8 hektar.
”Luasan 8 hektar itu terlalu kecil, seperti mainan untuk sebuah program kerja,” kritik Vicente.
Ia meminta PJ Desa Fatulotu, untuk segera menghadap dirinya dan menaikkan target pembukaan lahan menjadi 30 hingga 40 hektar.
”Jika PJ Desa tidak sanggup mencapai target, saya minta yang bersangkutan untuk mundur,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Wakil Bupati Belu vicente Hornai gonsalves ST meminta dinas teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan peternakan untuk membangun sinergi yang solid dan tidak bekerja sendiri-sendiri (mes-mesan).
Jika para petani membuka lahan dan membutuhkan pompa air karena adanya sumber mata air atau sungai, hal tersebut harus segera dilaporkan agar difasilitasi melalui Dana Desa atau Dinas PUPR. Begitu pula jika lahan kekurangan air, dinas terkait harus hadir memberikan solusi seperti pembangunan embung atau pemanfaatan air tawar untuk sektor perikanan.
Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi sorotan, termasuk pengawasan bantuan ternak di Hanowain yang saat ini tercatat memiliki 82 ekor sapi serta bantuan babi dan kambing, yang memerlukan pendampingan ketat dari PPL di lapangan.
