Komisi III Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT.
KUPANG,NTT,Mediatihar.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang,Kamis (16/4/26).
Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Desa Manleten terkait sejumlah titik infrastruktur jalan yang rusak parah.
Ketua dan anggota Komisi III menyoroti dua titik krusial yang memerlukan penanganan darurat, yakni:
Ruas Atambua–Weluli: Lokasi longsor di depan Pasar Sabete, Desa Manleten.
Ruas Halilulik–Betun: Titik jalan putus yang berlokasi di Desa Teun.
Rombongan DPRD Belu diterima langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT, Frederik Kiik, didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Frumen Paju.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pihak Dinas PUPR Provinsi NTT memaparkan beberapa langkah strategis:
Intervensi IJD untuk Desa Teun: Ruas jalan yang putus di Desa Teun telah diusulkan melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan tengah dikoordinasikan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Perencanaan Pasar Wedomu: Perbaikan di ruas Pasar Wedomu telah masuk dalam perencanaan tahun ini. Pemprov meminta Pemkab Belu segera mengajukan usulan resmi serta melakukan penyelidikan kondisi tanah (sondir).
Bantuan Rumah Terdampak: Bagi warga yang rumahnya terdampak longsor, Pemprov NTT membuka peluang bantuan dengan syarat adanya usulan resmi dari Pemerintah Daerah (Bupati) yang ditujukan kepada Gubernur.
Deadline Administrasi 2027: Mengingat keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Belu diminta segera melengkapi administrasi usulan ke kementerian sebelum batas waktu Agustus mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Belu dari Fraksi Hanura, Sergio Natalino Kansi Putra, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berlarut-larut. Ia meminta pemerintah provinsi tidak hanya terjebak dalam proses administrasi.
”Ini bukan lagi sekadar isu infrastruktur, tapi sudah menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saya tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa kepastian,” ujar Sergio.
Sergio menambahkan bahwa dirinya akan mengawal ketat komitmen yang telah disampaikan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT agar segera terealisasi di lapangan.
”Sebagai wakil rakyat, saya akan kawal serius. Kalau ini tidak menjadi prioritas, maka masyarakat akan terus menjadi korban. Saya ingin ada langkah nyata dan percepatan penanganan, bukan sekadar wacana. Ini kebutuhan mendesak,” pungkasnya.
