Wabup Belu, Vicente Hornai gonsalves S.T Membuka kegiatan Lokakarya di Hotel king star atambua.
ATAMBUA,Mediatihar.Com – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, secara resmi membuka Lokakarya Awal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas negara atau Joint Forestry Working Group (JFWG). Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel King Star Atambua, Senin (23/2/2026).
Pembentukan Pokja ini bertujuan untuk mendorong kerja sama strategis antara Indonesia dan Timor Leste dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wabup Vicente menegaskan bahwa pengelolaan DAS bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. DAS berperan vital dalam menjaga ketersediaan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menjaga keseimbangan ekosistem dari hulu hingga ke hilir.
“DAS adalah tulang punggung kehidupan. Pengelolaannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga,” ujar Vicente.
Ia menambahkan, pengelolaan DAS lintas negara harus mengedepankan lima prinsip utama: terpadu, koordinatif, adaptif, berkeadilan, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Vicente juga memberikan catatan kritis terkait pembangunan Bendungan Maliana 2 di Sungai Malibaka, wilayah Timor Leste. Menurutnya, proyek tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan DAS lintas negara yang optimal.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu dampak lintas sektor bagi masyarakat di perbatasan, mulai dari masalah ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, hingga aspek pertahanan dan keamanan.
“Pemkab Belu memandang perlu adanya wadah komunikasi seperti JFWG ini agar pengelolaan DAS antarnegara dapat berjalan baik dan meminimalisir risiko bencana bagi kedua belah pihak,” tegasnya.
Sebagai informasi, terdapat 10 DAS yang membentang di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Namun, program JFWG kali ini akan difokuskan pada dua wilayah prioritas, yakni:
DAS Talau-Loes di Kabupaten Belu.
DAS Mota Masin di Kabupaten Malaka.
Forum teknis ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam konservasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakan lingkungan berbasis data bersama.
Wabup Vicente juga menyampaikan apresiasi kepada Inovasi Tangguh Indonesia (InTi) yang memprakarsai forum koordinasi ini. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Universitas Pertahanan, pimpinan OPD Kabupaten Belu, UPTD Kehutanan Belu dan Malaka, pimpinan InTi, Cirma, tim konsultan, serta Formapes.
