Atambua, Mediatihar.com – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, menunjukkan ketegasannya dalam rapat koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Belu, Selasa (25/11/2025). Rapat ini membahas pemberian bantuan beras dan minyak goreng untuk periode Oktober dan November 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Vicente mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas terlaksananya kegiatan tersebut. Namun, ia langsung menyoroti masalah krusial terkait data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat.
“Jumlah kepala keluarga penerima bantuan meningkat dari 17.121 menjadi 18.642. Ini angka yang besar dan harus kita tekan. Saya berharap tahun 2026 jumlah ini bisa turun,” tegasnya.
Tak hanya itu, Wabup Vicente juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja beberapa camat yang dilaporkan sering tidak berada di kantor saat masyarakat membutuhkan pelayanan.
“Ada laporan masyarakat bahwa beberapa camat jarang berada di kantor. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat jika pemimpin wilayah tidak berada di tempat?” tanyanya dengan nada tinggi.
Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan meminta agar seluruh camat, lurah, dan kepala desa serius dalam melakukan tugas ini. Bantuan, kata dia, harus diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga.
“Jangan karena ada bantuan lalu dibagi kepada orang terdekat. Semua warga di wilayah kalian adalah keluarga yang harus dilayani,” ujarnya.
Wabup Vicente juga menyampaikan harapan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam ketahanan pangan, energi, dan air.
Ia meminta para camat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah desa, demi menjaga sinkronisasi program dan memastikan adanya perubahan nyata di wilayah masing-masing. Komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menekan angka kemiskinan.
Lebih lanjut, Wabup Vicente menyoroti ketidaksesuaian data kemiskinan di lapangan. Banyak warga mampu yang justru menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
“Data harus diperbaiki. Saya minta RT/RW mendata ulang supaya data kita valid dan tepat sasaran,” tegasnya lagi.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemanfaatan keuangan negara secara tepat demi kesejahteraan masyarakat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan arahan teknis untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan.
Rakor ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, para pimpinan OPD Kabupaten Belu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Atambua, para camat, lurah, para kepala desa, serta para PJ desa se-Kabupaten Belu.
