Wakil Bupati Belu vicente Hornai gonsalves ST memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Belu terkait pemuktahiran Data Bantuan.
ATAMBUA, Mediatihar.com – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Belu untuk berkomitmen penuh dalam pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP).
Langkah ini diambil guna menjamin validitas data kemiskinan di Kabupaten Belu agar sinkron dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai instruksi Kementerian Sosial RI.
Dalam arahannya pada Kamis (30/04/2026), Vicente menegaskan bahwa aparatur desa, khususnya tingkat RT dan RW, adalah ujung tombak validasi lapangan. Ia meminta verifikasi dilakukan dengan jujur dan teliti agar bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran.
”Desa adalah pemilik data di tingkat terbawah. Kami sangat berharap desa memberikan data yang valid agar penyaluran bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Vicente di hadapan para pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa.
Ia juga menginstruksikan para lurah, camat, hingga sekretaris camat untuk mengawasi ketat proses pemutakhiran ini guna memastikan pertanggungjawaban secara hukum maupun administratif.
Wakil Bupati mengungkapkan keprihatinannya atas temuan di lapangan terkait ketidaksesuaian data desil (tingkat kesejahteraan). Salah satu kasus yang disorot adalah seorang janda sebatang kara di Kilometer 15 yang meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan.
Secara ekonomi, warga tersebut seharusnya masuk kategori Desil 1-4 (sangat miskin), namun dalam sistem justru tercatat di Desil 6.
”Ini yang saya minta, Kepala Desa dan Lurah tolong turun ke lapangan. Jangan sampai yang masuk Desil 1-4 justru pensiunan TNI, Polri, atau PNS, sementara masyarakat yang susah malah terlempar ke Desil 6. Itu sangat tidak adil,” tegasnya.
Vicente meminta Dinas Sosial segera memperbaiki posisi data warga yang tidak sesuai. Ia menegaskan bahwa warga yang sudah mampu secara ekonomi namun masih terdata di desil rendah harus segera dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Selain akurasi data umum, validasi ini krusial untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, terutama bagi warga eks-Timor Timur di wilayah perbatasan Belu.
Di sela kegiatan tersebut, Wabup Vicente juga menyinggung progres pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu. Ia meminta desa induk memberikan dukungan penuh terhadap proses administrasi yang sedang berjalan.
”Target kita, tahun depan 18 desa persiapan ini sudah berstatus definitif sehingga bisa menyelenggarakan pemilihan kepala desa sendiri. Kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis agar target tahun 2027 tercapai,” pungkasnya.
