BELU, MEDIATIHAR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu dari Fraksi Partai Demokrat, Gregorius Ulu, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Tahap III Tahun 2026 di Dusun Wekrame, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
Dalam tatap muka tersebut, warga memanfaatkan momen reses untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial, terutama di sektor pertanian dan infrastruktur dasar.
Sejumlah keluhan utama yang disampaikan meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) keterbatasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), seperti hand tractor, mesin pompa air, hingga power thresher (mesin perontok padi). Peralatan tersebut dinilai sangat vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian warga setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
Selain Alsintan, warga juga mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) melalui lembaga legislatif untuk memberi perhatian serius pada pembangunan tembok penahan tanah (bronjong) guna mencegah ancaman erosi dan tanah longsor. Tak hanya itu, kerusakan kondisi jalan penghubung antara Desa Leuntolu dan Desa Mandeu turut menjadi sorotan agar segera mendapat perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Gregorius Ulu menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh masukan warga hingga ke tingkat pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Belu.
”Semua keluhan dan kebutuhan warga Dusun Wekrame, mulai dari kebutuhan Alsintan hingga perbaikan infrastruktur jalan dan penahan tanah, telah kami catat secara mendalam. Aspirasi ini merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, sektor pertanian dan aksesibilitas jalan merupakan urat nadi perekonomian desa yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, seluruh usulan ini akan dirangkum dalam laporan hasil reses DPRD untuk dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD guna diintervensi pada program pembangunan daerah mendatang.
Lebih lanjut, Gregorius menekankan pentingnya kesiapan sektor pertanian lokal untuk mendukung program-program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Masyarakat Desa Pemberdayaan (KDMP). Menurutnya, program nasional tersebut dapat berjalan optimal jika ada kepastian bagi para petani di daerah.
”Dengan adanya integrasi ini, hasil panen petani dapat terserap langsung untuk kebutuhan dapur program MBG. Hal ini memberikan kepastian pembeli sehingga petani tidak khawatir produknya tidak laku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema tersebut juga memotong jalur distribusi sehingga harga komoditas di tingkat petani dapat meningkat. Dalam hal ini, KDMP bertindak sebagai penyangga untuk menyerap hasil tani, menjaga kestabilan harga, sekaligus menekan permainan harga oleh tengkulak. Rantai ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memicu perputaran ekonomi di desa.
Melalui kegiatan reses ini, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin erat. Dengan demikian, program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga di wilayah perbatasan.