ATAMBUA,MEDIATIHAR.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menekan angka kemiskinan. Langkah ini dinilai krusial agar program intervensi pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Wabup Vicente saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Belu Tahun 2026 di Aula Kantor BP4D Kabupaten Belu, Jumat (31/7/2026).
Menurut Vicente, penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kerja kolaboratif antar-sektor.
”Penanganan kemiskinan adalah kerja bersama. Kita perlu memastikan setiap program yang digulirkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sinkronisasi data dan konvergensi program antar-perangkat daerah menjadi kunci utama,” tegas Vicente.
Ia menambahkan, program pemberdayaan di sektor hilir seperti pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan sanitasi, penyediaan perumahan layak huni, serta perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas utama karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
Selain mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wabup Belu juga mendorong adanya kolaborasi strategis dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mitra pembangunan lainnya.
”Mari kita fokus memberikan pelayanan terbaik dan aktif mencari peluang untuk membantu masyarakat. Dengan komitmen seluruh pihak, kita optimistis angka kemiskinan di Kabupaten Belu dapat terus ditekan,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Vicente juga memaparkan capaian positif terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data yang disajikan, angka kemiskinan di Kabupaten Belu menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir:
Tahun 2024: Berada di angka 13,86% (32.570 jiwa dari total 232.570 penduduk).
Tahun 2025: Menurun menjadi 12,79% (30.400 jiwa dari total 232.788 penduduk).
Melalui rakor ini, Vicente berharap TKPKD dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat menuju Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, pimpinan OPD, Kepala BPS Kabupaten Belu, perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh anggota TKPKD Kabupaten Belu.