CIMAHI,MEDIATIHAR.COM – BPJS Kesehatan resmi mengubah pendekatan penanganan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi berorientasi pada hasil kesehatan peserta (Value-Based Health Care). Langkah strategis ini diambil guna menekan lonjakan biaya pelayanan kesehatan yang menembus ratusan triliun rupiah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 saja, pembiayaan penyakit jantung menyerap anggaran hingga Rp17,35 triliun untuk menangani lebih dari 29,7 juta kasus. Angka tersebut berkontribusi signifikan terhadap total biaya pelayanan kesehatan JKN tahun lalu yang mencapai Rp191,3 triliun, di mana 87,1 persen di antaranya tersedot ke fasilitas rujukan atau rumah sakit.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” tegas Pujo di Cimahi, Rabu (16/9/2026).
Melalui pendekatan baru ini, skema monitoring mutu intervensi jantung tidak lagi sekadar berpatokan pada proses administrasi atau kuantitas tindakan, melainkan pada indikator keberhasilan medis. Beberapa poin utamanya meliputi:
Waktu tanggap kritis (critical response time)
Keselamatan dan akurasi tindakan medis
Kualitas pemulihan pascatindakan
Kepatuhan protokol klinis serta efisiensi rujukan
Untuk mencegah penumpukan kasus di rumah sakit, pergeseran fokus difokuskan sejak level hulu. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kini diperkuat sebagai benteng utama melalui upaya promotif dan preventif. Pengendalian ketat dilakukan pada faktor risiko mendasar seperti pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, kepatuhan minum obat, serta pemeriksaan HbA1C berkala bagi peserta berisiko tinggi.
Sementara pada tingkat lanjutan di rumah sakit, pelayanan diarahkan pada tata laksana klinis yang lebih terintegrasi. Hal ini mencakup pembentukan Heart Team dalam pengambilan keputusan medis, pemanfaatan teknologi Fractional Flow Reserve (FFR), hingga penerapan staged revascularization.
Perubahan paradigma ini mendapat respons positif dari berbagai pihak:
Kodam III/Siliwangi: Pamen Ahli Bidang Iptek dan LH, Tri Adrijanto Santoso, menyatakan kesiapan instansinya mendukung langkah preventif pemerintah lewat edukasi masyarakat, sembari menegaskan bahwa mutu layanan ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan akses.
RS Tingkat II Dustira: Kepala RS, Muchlas Fahmi, membeberkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 pihaknya telah melayani 975 pasien cathlab yang seluruhnya merupakan peserta JKN. Pihaknya berkomitmen menjaga konsistensi layanan komprehensif yang aman dan berorientasi pada keselamatan pasien.
BPJS Watch: Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai pendekatan berorientasi outcome ini amat krusial untuk efisiensi anggaran negara. Mengingat penyakit jantung erat kaitannya dengan gaya hidup, edukasi pola hidup sehat harus terus dimasifkan secara konsisten.***
